nusakini.com - Riau - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah agar segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Badan Pangan Nasional dapat memperkuat posisi Bulog, karena dapat memiliki akurasi data dan menjadi lembaga yang mempunyai akses penuh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan stok, distribusi, dan stabilitas harga.

 “Ke depan kita akan mendorong Bulog menjadi Badan Pangan Nasional, sehingga Bulog benar-benar memiliki kekuatan yang full. Kita ingin mengoreksi kesalahan fatal kita pada saat tahun 1998 kita memenuhi Letter of Intent (LOI), sehingga Bulog diperlemah,” jelas Daniel, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Bulog Batu Merah/Sungai Raya, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (01/11/2018).

• Spektakuler! Serapan Beras Bulog Tembus 2 Juta Ton, Melebihi Rata-rata Tahunan Sepanjang Sejarah
• Serapan Beras Bulog Januari–Mei Tertinggi dalam 57 Tahun, Tanpa Impor
• Setiba dari Yordania, Mentan Sidak Bulog dan PIHC
• Kepemimpinan Mentan Amran Hasilkan Prestasi, Serapan BULOG Naik Signifikan
• Mentan Amran Fasilitasi Kesepakatan Bulog dan PERPADI, Serap Gabah Petani Setara 2,1 Juta Ton Beras

 Daniel mendorong Bulog harus diperkuat sesuai dengan amanat UU yang ada. Pemerintah harus memiliki tata kelola kelembagaan pangan yang mampu menjadi lembaga yang memiliki akses penuh terhadap stok, distribusi, maupun stabilitas harga pangan. Selain itu, pemerintah juga harus memiliki data akurat yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan sikap dan keputusan terkait masalah pangan nasional.

 “Mulai sekarang kita tidak lagi akan memakai data siapapun, kecuali data Badan Pusat Statistik (BPS). Seluruh kementerian dan lembaga harus mendukung data BPS agar dapat menjadi rujukan data semua pihak secara resmi, baik pemerintah maupun masyarakat,” tegas legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

 Bulog berperan dalam mendistribusikan beras ke pasaran, sehingga stok beras di pasaran tidak kurang. Harapannya, masyarakat tetap dapat membeli beras dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Apalagi BPS secara resmi sudah menjelaskan bahwa stok beras aman di 2.6 juta ton, sehingga itu cukup untuk stok pangan ke depan dan tidak perlu dilakukan impor.

 “Jangan sampai stok cukup, kita masih impor, dan nasib petani kita gantung. Kita harus benar-benar memikirkan nasib petani. Karena ke depan, kalau petani selalu rugi dan sengsara, nanti tidak ada generasi penerus petani. Kalau tidak ada generasi penerus petani, kita tidak makan,” papar legislator dapil Kalimantan Barat itu. (p/ma)